KERANGKA ACUAN MUSDA III

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KAB. MANDAILING NATAL

 

 

  1. I.           MUQADDIMAH

Para ulama sebagai pewaris nabi dan pemimpin ummat harus lebih meningkatkan peran dan fungsinya sehingga mampu mengarahkan dan mengawal ummat Islam dalam melaksanakan aqidah Islamiyah, membimbing ummat dalam menjalankan iibadah,, mengembangkam muamalah, dan sekaligus menjadi panutan akhlaqul karimah dalam rangka mewujudkan “Khair al Ummah”.

MUI sebagai wadah para ulama, zu’ama dan cendikiawan muslim serta sebagai wadah yang mewakili ummat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar ummat beragama juga sebagai pemberi fatwa, huku kepada ummat Islam dan pemerintah baik diminta maupun tidak, seyogyanya lebih peka untuk menyahuti masalah-masalah sosial kemasyarakatan pada masa-masa yang akan datang.

Dengan berakhirnya masa khidmat DP MUI Kab. Mandailing Natal 2008-2011, maka sesuai dengan ketentuan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga diselenggarakanlah MUSDA III MUI Kab. Mandailing Natal.

Penyelenggaraan MUSDA III ini diharapkan akan melahirkan kebijaksanaan dan program kerja sekaligus memilih pengurus DP MUI Kab. Mandailing Natal masa khidmat 2011-2016.

  1. II.         DASAR PENYELENGGARAAN
    1. Pedoman Dasar MUI Bab V pasal 7 tentang Susunan Organisasi dan Pasal 8 tentang Hubungan Organisasi serta Bab VII Pasal 10 tentang Hubungan kerja dab Bab VIII Pasal 11 tentang Musyawarah dan Rapat-rapat, khususnya ayat 2 butir a.
    2. Pedoman Rumah Tangga MUI Bab I Pasal 1 tentang Kepengurusan khususnya ayat 1 butir b dan Bab II Pasal 7 tentang Musyawarah Daerah ayat 1 dan 2.
    3. Surat Keputusan DP MUI Kab. Mandailing Natal nomor : Kep-6/MUI-MN/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Susunan Panitia Penyelenggara (OC) MUSDA III MUI Kab. Mandailing Natal tahun 2011.
  1. III.       PENYELENGGARA
    1. Penanggung jawab MUSDA III adalah Ketua Umum dan Skretaris Umum DP. MUI Kab. Mandailing Natal
    2. Panitia Pengarah dan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam SK Surat Keputusan DP MUI Kab. Mandailing Natal nomor : Kep-6/MUI-MN/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Susunan Panitia Penyelenggara (OC) MUSDA III MUI Kab. Mandailing Natal tahun 2011.
  1. IV.      WAKTU DAN TEMPAT

MUSDA III ini diselenggarakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 21 Mei 2011, bertempat di Hotel Madina Sejahtera Panyabungan.

  1. V.        TEMA
    1. Tema Pokok : Meningkatkan peran ulama dalam perbaikan aqidah dan akhlak bangsa serta pemberdayaan ekonomi ummat.
    2. Sub Tema : Dengan MUSDA III MUI Kab. Mandailing Natal kita pelihara akidah ummat dari aliran-aliran sesat, perbaiki akhlaq bangsa dari kemungkaran, dan kita tingkatkan kesejahteraan ummat.
  1. VI.      TUJUAN
    1. Menetapkan kebijaksanaan serta menyusun program kerja 5 tahun kedepan sebagai penjabaran dari Program Umum Ketetapan MUNAS, RAKERNAS dan RAKORNAS serta memilih pengurus DP MUI Kab. Mandailing Natal masa khidmat 2011-2016
      1. Meningkatkan peran serta ulama khususnya MUI Kab. Mandailing Natal dalam berbagai kegiatan pembangunan terutama pada sektor pembinaan aqidah, perbaikan akhlak dan pemberdayaan ekonomi.
      2. Meningkatkan kerjasama antara MUI dengan instansi pemerintah, ormas keagamaan dan kalangan swasta dalam pemberdayaan ummat.
  1. VII.    MATERI KEGIATAN
    1. Acara pembukaan dan Ta’aruf peserta
    2. Ceramah DP MUI Prov. Sum. Utara, dengan judul : Pembenahan aqidah, perbaikan akhlaq serta pemberdayaan ekonomi sebagai pilar mewujudkan Madina yang Madani.
    3. Penyampaian Laporan Kegiatan DP MUI Kab. Mandailing Natal masa khidmat 2008 – 2011
    4. Penyampaian Laporan Kegiatan DP MUI Kecamatan diwakili 2 DP MUI kecamatan
    5. Pembagian Komisi dan Pembnentukan Tim Formatur
    6. Sidang Komisi dan Sidang Formatur
    7. Paripurna pengesahan hasil Sidang Komisi dan Sidang Formatur tentang DP MUI Kab. Mandailing Natal masa khidmat 2011-2016
    8. Acara Penutupan
  1. VIII.  PESERTA
    1. Jumlah Peserta MUSDA III sebanyak 150  orang , terdiri dari :
      1. DP MUI Prov. Sumatera Utara sebanyak 2 orang
      2. Dewan Penasehat sebanyak 21 orang
      3. Kantor Kementerian Agama Kab. Mandailing Natal sebanyak 1 orang
      4. Pimpinan Harian DP MUI Kab. Mandailing Natal sebanyak 18 orang
      5. Anggota Pleno MUI dan Komisi serta Lembaga sebanyak 34 orang
      6. Ormas Islam sebanyak 4 orang
      7. DP MUi kecamatan sebanyak 23 kecamatan @ 2 orang sebanyak 46 orang
      8. Pondok pesantren sebanyak 22  orang
      9. Perguruan Tinggi sebanyak 2 orang
  1. Peserta MUSDA III berhak :
    1. Memperoleh materi MUSDA III
    2. Mengikuti semua kegiatan MUSDA III
    3. Berbicara setelah mendapat izin dari pimpinan
    4. Mendapat fasilitas akomodasi dan konsumsi selama kegiatan berlangsung
  1. Peserta diwajibkan :
    1. Membawa undangan dan surat mandat
    2. Mentaati segala ketentuan yang dikeluarkan DP MUI dan Panitia MUSDA III MUI Kab. Mandailing Natal
    3. Mengikuti seluruh kegiatan persidangan dengan menandatangani daftar hadir
    4. Berperan serta aktif membahas materi persidangan MUSDA III
    5. Menjaga ketertiban dan kelancaran persidangan MUSDA III
  1. IX.       PEMBIAYAAN
    1. Biaya MUSDA III MUI Kab. Mandailing Natal berasal dari bantuan APBD Pemerintah Kab. Mandailing Natal Tahun Anggaran 2011 yang menjadi anggaran Pembinaan MUI Kab. Mandailing Natal
    2. Bantuan pihak lain dan tidak mengikat
  1. X.         LAIN-LAIN/PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Panduan ini, akan diatur oleh DP MUI Kab. Mandailing Natal.

Demikianlah panduan MUSDA III MUI Kab. Mandailing Natal ini dibuat untuk dipedomani bagi setiap peserta MUSDA.

Ditetapkan di : Panyabungan

Pad tanggal     : 8 April 2011

PANITIA PENYELENGGARA

KETUA,                                                SEKRETARIS,

H. ISHAK AMIN RANGKUTI                AHMAD ASRIN,S.Ag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN TATA TERTIB

MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA) III

MAJELIS ULAMA INDONESIA KAB. MANDAIING NATAL

TAHUN 2011

PASAL 1

LANDASAN DAN DASAR

 

Landasan dan dasar penyelenggaraan Musyawarah Daerah III MUI Kab. Mandailing Natal tahun 2011 adalah :f

  1. Pedoman Dasar MUI pasal 11 Bab VII tentang Musyawarah dan Rapat-rapat.
  2. Pedoman Dasar Rumah Tanggal MUI pasal 1 tentang Kepengurusan dan Pasal 7 tentang Musyawarah Daerah
  3. Keputusan Rapat DP MUI Kab. Mandailing Natal tanggal 31 Maret 2011
  4. Surat Keputusan DP MUI Kab. Mandailing Natal nomor : Kep-6/MUI-MN/IV/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Susunan Panitia Penyelenggara (OC) MUSDA III MUI Kab. Mandailing Natal tahun 2011.

PASAL 2

PESERTA

  1. Peserta MUSDA III MUI Kab. Mandailing Natal adalah :
    1. Pengurus DP MUI Prov. Sumatera Utara
    2. Anggota Dewan Penasehat MUI Kab. Mandailing Natal
    3. DP MUI Kab. Mandailing Natal
    4. Kantor Kementerian Agama Kab. Mandailing Natal
    5. Anggota Pleno MUI dan Komisi serta Lembaga MUI Kab. Mandailing Natal
    6. Ormas Islam Tingkat Kab. Mandailing Natal
    7. Pondok Pesantren
    8. Perguruan Tinggi yaitu STAIM Madina
    9. Peserta adalah mereka yang mendapat undangan resmi dari Panitia untuk mengikuti MUSDA III MUI Kab. Mandailing Natal

PASAL 3

KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA

 

  1. Setiap peserta wajib menghadir sidang-sidang pleno maupun komisi dan mematuhi Tata Teertib MUSDA serta peraturan lain yang ditetapkan Panitia
  2. Peserta mempunya hak :
    1. Mengajukan pertanyaan/berbicara setelah mendapat izin dari pimpinan sidang dalam sidang pleno maupun sidang komisi yang diatur oleh panitia sidang.
    2. Memberikan pendapat dan atau mengajukan usul/saran secara lisan atau tulisan yang disampaikan melalui pimpinan sidang.
    3. Memperoleh pelayanan yang disediakan oleh Panitia.

PASAL 4

SIDANG-SIDANG MUSDA

 

  1. Sidang-sidang MUSDA terdiri dari :
    1. sidang Pleno
    2. sidang Komisi
    3. sidang Formatur
    4. Sidang MUSDA dapat mmebentuk Sub Komisi bila diperlukan
    5. Sidang-sidang MUSDA dianggap sah apabila dihadiri 2/3 dari peserta yang sah.
    6. Apabila ketentuan nomor 3 tidak terpenuhi, sidang diundur selama 30 menit untuk selanjnya sidang dinyatakan sah

PASAL 5

PEMBENTUKAN KOMISI

  1. Sidang Komisi terdiri dari
    1. Komisi Organisasi, Program dan Fatwa
    2. Komisi Rekomendasi
    3. Anggota Sidang Komisi terdiri dari peserta MUSDA yang dibagi secara proporsional.
    4. Bila dipandang perlu pimpinan MUSDA dapat menetapkan Sidang Sub Komisi

PASAL 6

PIMPINAN MUSDA

 

  1. MUSDA dipimpin oleh DP MUI Kab. Mandailing Natal
  2. Pimpinan MUSDA bertugas memimpin jalannya sidang-sidang MUSDA agar tetap dalam suasana kebersamaan dengan dilandasi semangat ukhuwah untuk mencapai mufakat dengan berpedoman kepada akhlaqul karimah.

PASAL 7

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

  1. Keputusan-keputusan MUSDA diambil secara musyawarah untuk mufakat
  2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai maka pengambilan keputusan diserahkan kepada DP MUI Kab. Mandailing Natal bersama DP MUI Kecamatan

PASAL 8

TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM DAN PEMBENTUKAN DP MUI KAB. MANDAILING NATAL MASA KHIDMAT 2011-2016

  1. Pemilihan Ketua Umum dan Pembentukan Dewan Pimpinan MUI Kab. Mandailing Natal dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
    1. Penetapan Tim Formatur
    2. Tim Formatur memilih Ketua Umum dan menyusun pengurus DP MUI Kab. Mandailing Natal
    3. Penetapan Formatur dilaksanakan dalam Sidang Pleno
    4. Formatur ditetapkan sebanyak 9 (sembian) orang, terdiri dari :
      1. Tiga orang unsur DP MUI demisioner
      2. Satu orang unsur Dewan Penasehat
      3. Tiga orang unsur DP MUI Kecamatan (mewakili wilayah Mandailing Godang, Julu dan Pantai Barat)
      4. Satu orang unsur pimpinan Ormas Islam
      5. Satu orang unsur Pondok Pesantren atau Perguruan Tinggi.
      6. Komposisi Tim Formatur terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan anggota-anggota
      7. Tim Formatur terpilih mempunyai mandat penuh untuk memilih ketua Umum.
      8. Formatur bersama Ketua Umum terpilih menyusun Pengurus Harian DP MUI Kab. Mandailing Natal masa khidmat 2011-2016, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah MUSDA dengan mengakomodir Unsur Ormas Islam yang ada di Mandailing Natal

PASAL 9

RISALAH PERSIDANGAN

Untuk setiap persidangan harus dibuat risalah, yakni laporan jalannya sidang secara tertulis yang berisi :

  1. Tempat dan acara sidang
  2. Hari/tanggal sidang dan jam permulaan serta penutupan sidang
  3. Pimpinan Sidang
  4. Nama-nama utusan dan peninjau yang hadir
  5. Materi Pembicaraan selama sidang
  6. Keputusan dan kesimpulan sidang, dan
  7. Keterangan lain yang dianggap perlu untuk dicatat

PASAL 10

KETENTUAN PENUTUP

 

  1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan diputuskan oleh MUSDA sejauh tidak bertentangan dengan PD/PRT MUI.
  2. Tata Tertib ini mulai berlaku sejak disahkan sampai dengan selesainya MUSDA.

Ditetapkan di  : Panyabungan

Pada tanggal   : 21 Mei 2011

PIMPINAN SIDANG PLENO

MUSDA III MUI KAB. MANDAILING NATAL

Ketua,                                      Sekretaris,

About these ads